Pelayanan BPJS Masih Lancar

Pelayanan BPJS Masih Lancar

Berita Kediri

Pelayanan BPJS Masih Lancar. Polemik fatwa haram MUI terkait Progam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), dengan alasan adanya salah satu ketidak jelasan di dalam perjanjian saat pendaftaran menjadi anggota, tidak berpengaruh terhadap pelayanan BPJS di Kabupaten Tulungagung.  Aktifitas warga tetap berjalan dan ada yang menjadi anggota baru BPJS. Kepala Humas RSUD Berita Kediri dr Iskak Tulungaung, Moh Rifai menyatakan, terkait fatwa MUI tentang BPJS tak berdampak pada  rumah sakit. Pelayanan masih berjalan seperti biasanya. Sampai saat ini rumah sakit berfungsi memberikan pelayanan kepada semua lini yakni melalui BPJS, umum maupun melalui asuransi lain.

“Mudah – mudahan tidak terjadi perubahan yang signifikan terkait adanya fatwa tersebut. Berita Kediri Namun, rumah sakit tetap melayani semua pasien yang melalui BPJS maupun ansuransi lainnya,” ungkapnya. Disamping itu, BPJS Tulungagung tidak begitu merisaukan terkait fatwa haram. Sebab kebijakan itu dari pemerintah pusat.  “ Azaz BPJS sudah merupakan  gotong royong dan nirlaba. Kita lihat kemaslahatan Berita Kediri saat ini. Peran negara sangat besar dalam program BPJS ini. Bairkan mereka yang terkait kembali berdialog,” ungkap Kepala BPJS  Tulungagung,  Adianto.

Menurut dia, dalam pelaksanaan BPJS selama ini, negara telah melakukan defisit sebesar Rp 2,7 triliun. Karena memang sebagian besar memberikan subsidi kepada warga, setelah terdaftar  sebagai anggota Berita Kediri BPJS. Sedangkan mengenai sejumlah warga yang telah terdaftar sebagai anggota BPJS yang selama ini tidak mengalami sakit, uangnya tersebut digunakan subsidi silang. Dia menegaskan, jumlah uang yang dibayar bagi mereka yang sudah menjadi anggota BPJS. Dengan uang yang telah diklaimkan  dari  BPJS ke sejumlah rumah sakit  serta puskesmas, tentu tidak cukup. Itu terbukti negara terus melakukan defisit.

Sedangkan soal denda Berita Kediri keterlambatan membayar bagi anggota BPJS, yang menjadi salah satu landasan fatwa haram, dirinya tidak menampik hal itu. “Memang ada denda sebesar dua persen. Itu merupakan langkah agar mereka disiplin dan tidak terlambat lagi,” tegasnya. Dia menambahkan, masyarakat perlu melihat manfaat BPJS, berapa orang pasien yang kurang mampu bisa melakukan cuci darah. Padahal biaya  untuk cuci darah cukup mahal. Namun dengan BPJS bisa teratasi bagi warga yang kurang mampu. “Saat ini pelayanan BPJS  masih terus beraktifitas sesuai dengan kebijakan pemerintahan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua MUI Tulungagung, M Hadi Muhammad Mahfud, mengakui sudah mendengar terkait fatwa haram dari MUI  pusat. Namun tidak mengetahui secara detail mengenai alasan memberikan fatwa haram. Menurut dia, Berita Kediri memang  ada sejumlah ketidakjelasan dalam pelaksanaan BPJS. Termasuk  uang yang telah dibayarkan dan mereka yang tidak pernah sakit. Maka  keberadaan uang tentu perlu mendapatkan perhatian. “Ya memang perlu ada evaluasi. Kami tidak bisa berkomentar lebih detail. Itu merupakan  persoalan nasional,” jelas dia.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *